UPN Veteran Jatim Siapkan Kurikulum Pendidikan untuk Menangkal Radikalisme Dalam Kampus
Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir (tengah) usai "Deklarasi Anti-Radikalisme PT se-Jatim" di kampus UPN "Veteran" Jatim, Kamis (06/07/2017). Foto-ist

Yudi Kobo

08 July 2017


UPN VETERAN JATIM SIAPKAN KURIKULUM PENDIDIKAN UNTUK MENANGKAL RADIKALISME DALAM KAMPUS


Isu radikalisme kembali hangat di kalangan perguruan tinggi. Menyiasati hal ini, puluhan pimpinan perguruan tinggi di Jatim berkumpul di Surabaya untuk mengikuti Deklarasi Perguruan Tinggi Anti Radikalisme.

Deklarasi ini dibacakan para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di hadapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof Moh Nasir.

Nasir mengapresiasi banyaknya perguruan tinggi yang terlibat dalam deklarasi ini.

Menurut dia, beberapa deklarasi serupa juga sempat diadakan di sejumlah daerah, tetapi komitmen Jatim terlihat kuat dengan banyaknya peserta deklarasi.

“Ke depan sistem perkuliahan harus ada pertanggungjawaban agar tidak ada gerakan radikalisme di kampusnya. Kalau memang ada rektor harus menindak tegas oknumnya,” jelasnya dalam dialog interaktif Deklarasi Anti Radikalisme PT se Jatim di Gedung Teknologi Tepat Guna Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim, Kamis (6/7/2017).

Ia juga memberikan pekerjaan rumah pada UPN untuk segera menerapkan kurikulum antiradikalisme di beberapa mata kuliahnya yang bisa diadaptasi perguruan tinggi lainnya pada tahun ajaran baru ini.

“Kurikulum ini juga kami desain, agar tidak Cuma PNS saja yang diatur agar tidak menganut paham radikal. Tetapi kaum akademisi juga,” tegasnya.

Rektor UPN Jatim, Teguh Soedarto mengungkapkan, kurikulum anti radikalisme akan dikaji untuk diterapkan dalam beberapa mata kuliah wajib. Seperti mata kuliah Bela Negara, Pancasila, UUD 1945, kewarganedaraan dan agama. Diharapkan kajian anti radikalisme dalam mata kuliah akan membentuk karakter nasionalisme dan bela negara.

“Jadi sekarang ini kami akan melakukan rapat teknis. Penyesuaian bagian mana yang bisa dimasuki materi radikalisme dan terorisme. Jadi mahasiswa memahami progres yang berkembang saat ini,” lanjutnya.

Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI R Gautama Wiranegara menjelaskan saat ini banyak organisasi terorisme yang jaringannya memasuki dunia pendidikan. Sehingga diharapkan adanya sinergi antara BNPT dan perguruan tinggi untuk mengatasinya.

“Kami butuh UU Anti terorisme itu, jadi para penegak hukum bisa jelas melakukan aksi terhadap teroris,” ujarnya.

Saat ini, dikatakannya, telah dilakukan sosialisasi anti radikalismepada berbagai instansi pendidikan. Hanya saja program ini masih terbatas mengikuti instansi yang bekerja sama dengan BNPT.

“Kami belum ada program sendiri, ya masih terbatas dana,” urainya.

 


Sumber : surabaya.tribunnews.com


comments
no comment

LAINNYA